JabarBanten.id-Tangerang – Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kecamatan Balaraja gelar acara sosialisasi pengawasan pilkada dengan tema “Bergerak bersama masyarakat kawal demokrasi pemilihan serentak 2024”. Agenda sosialisasi ini bertempat di SMP Nurul Huda Balaraja,Minggu (17/11/2024).
Ditempat yang sama,organisasi dan elemen masyarakat yang turut hadir KNPI Balaraja, ANSOR, MWCNU, Barak Karinding,Mahasiswa PPI Balaraja,Fatayat NU,Pemuda Muhamadiyah,KAHMI,HMI,PMII,GMNI dan ikatan OSIS Kecamatan Balaraja.
Deden Budiman ketua Panwaslu Balaraja mengatakan saat sambutan nya untuk memastikan adanya hak politik bagi masyarakat,dan boleh melaporkan apabila ada pelanggaran-pelanggaran di lingkungan masyarakat.
“Saya dan rekan-rekan saya di Panwaslu mengadakan acara Sosialisasi pengawasan pilkada serentak ini untuk memberikan pemahaman dan mengajak semua elemen masyarakat untuk menjadi monitoring sosial”Ucapnya.
Lanjut Deden,benar kata Andi Suhendi S.H narasumber kami terkait materi yang akan di bahas terkait Pilkada rasa Pilkades dan psikologis masyarakat akan ada nya money politik yang semakin masif ini bukan menjadi rahasia publik lagi.
Sosialisasi pengawasan pilkada ini pun kami adakan 2 sesi, pertama dari elemen masyarakat dan ke-dua dari pemdes se kecamatan Balaraja dan TNI untuk mengawasi pilkada, karna jumlah Panwaslu Kecamatan hanya ada 3.
“Tingkat pengawasan per Kelurahan hanya ada satu dan pengawasan per TPS sekecamatan balaraja hanya ada 189, harapan saya semua elemen masyarakat, Pemdes dan TNI bisa membantu kami untuk memonitoring agar pilkada serentak ini Aman damai serta bermartabat”Pungkasnya.
Andi suhendi S.H selaku Narasumber memberikan arahan tentang definisi pengawasan terkait Pilkada serentak yang akan di selenggarakan pada tanggal 27 November tahun 2024 ini.
“Sosialisasi pengawasan pilkada serentak ini, organisasi yang hadir harus memahami definisi tentang pengawasan untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini terkait money politik yang sudah menjadi sorotan publik Pilkada rasa Pilkades, paradigma pengawasan partisipatif harus berani menjadi sosial kontrol.
“Dalam hal ini,Bawaslu dan semua elemen masyarakat harus membantu mengembalikan pola fikir masyarakat yang sudah terbius birokrasi money politik”tuturnya.
Red/Henji Susanto
