Ada Monopoli Anggaran Publikasi Media di DPMTSP Kabupaten Tangerang, Ini Kata Ketua JTR

JABARBANTEN.id | TANGERANG — Kerja sama antara instasi Pemerintah dengan Perusahaan media, memiliki aturan dari pemerintah pusat baik dari hal perpajakan ataupun lainnya, begitu juga aturan dari Dewan Pers tentang penerbitan media Cetak maupun media Siber.

Anggaran publikasi di Instasi pemerintah dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi, seperti anggaran publikasi untuk para awak media dan bukan hanya untuk satu media saja.

Ramainya pemberitaan dugaan monopoli anggaran publikasi di salah satu dinas kabupaten Tangerang,  Ayu Kartini selaku ketua Jurnalis Tangerang Raya meminta, agar semua humas di Kabupaten Tangerang profesional dalam bekerja.

Bukan hanya satu media di kabupaten Tangerang katanya, tapi hampir puluhan media cetak dan online.

Sedangkan kabid maupun Kasi di suatu Dinas lanjutnya, hanya menjalan Anggaran yang telah disusun dengan baik, bukan Kabid atau Kasi di Dinas sebagai penguasa Anggaran.

Seperti yang terjadi di Dinas DPMTSP Kabupaten Tangerang, Amir selaku ASN DPMTSP seperti dinilai berlaku seperti penguasa Anggaran, seakan akan Anggaran tersebut milik bapaknya.

Amir diduga mencatut nama salah satu wartawan di Kabupaten Tangerang, yang akan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan kerjasama Iklan dan Advertorial di DPMTSP Kabupaten Tangerang.

Bahkan Amir menyebut beberapa nama-nama wartawan, yang telah dikoordinir melalui salah satu wartawan tersebut.

“Untuk informasi semua sudah dikoordinir oleh salah satu wartawan, silahkan ke dia saja. Saya tidak tahu menahu karena itu atas perintah kadis, bahkan sampai Agustus semua sudah di Ploting udah penuh. Jadi semua orderan advertorial sudah ada yang koordinir” katanya saat ditemui, Selasa (11/4/2023).

Mengetahui hal tersebut, Ayu Kartini pun mengingatkan agar semua pihak berhati-hati, dalam mengelola anggaran kegiatan.

“Kalau sebagai Humas mengkoordinir Anggaran Publikasi kepada Wartawan, lebih baik tidak ada jabatan Kasubbag Humas, wartawan itu saja dibuat SK sebagai Humas. Ingat semua Wartawan di lapangan sama tidak ada yang hebat, begitu juga tentang perusahaan Media sama semua mengikuti peraturan Dewan Pers berbentuk PT dan bayar pajak, bukan saja media yang dipercaya sama Amir saja yang bayar pajak, ingat itu para Humas terutama Kasubbag Humas DPMTSP maupun saudara Amir” tegasnya.

Jangan-jangan lanjutnya, Amir selaku pegawai DPMTSP, ada perjanjian sendiri.  “Memperkaya diri sendiri dengan mempergunakan jabatan”, tutur Ketua Jurnalis Tangerang Raya (JTR) itu.

Sementara secara terpisah, Suryadi, wakil ketua Pembelaan Wartawan PWI Provinsi Banten menyoroti hal ini dan mengatakan, bahwa tidak ada dasar hukumnya organisasi wartawan, atau pribadi wartawan dilibatkan mengkapling-kapling anggaran kerjasama di semua humas.

Apa lagi katanya, mengkoordinir wartawan atau media mana saja yang dapat, seperti halnya di DPMTSP Kabupaten Tangerang ini.

“Apa dasar hukumnya, semisal organisasi/oknum wartawan memberikan rekomendasi untuk kerjasama humas, hati-hati nih… organisasi/wartawan dijadikan tameng untuk melegalkan sesuatu yang tidak pada kapasitasnya,” tegas Suryadi.

Ramainya pemberitaan dugaan monopoli anggaran publikasi ini, berawal dari salah satu media/wartawan yang berencana akan mengajukan permohonan kerjasama kepada DPMTSP Kabupaten Tangerang.

Namun Amir, salah satu Kepala Seksi menampik dan malah justru menolak, dengan dalih anggaran publikasi sudah diplot sampai agustus 2023 dan semua sudah dikoordinir oleh salah satu wartawan.

Bahkan diungkapkan Ketua JTR Ayu Kartini, tidak tertutup kemungkinan atas kejadian ini, beberapa wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Tangerang Raya akan mengadukan prihal tersebut ke Kantor Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Zaki Iskandar dan H.Mad Romli.

Hal tersebut dalam tujuan untuk mengaspirasikan, demi adanya penyetaraan dan rasa berkeadilan dalam kerjasama media.
( Red / JTR)