Infrastruktur Hasilnya Buruk Akibat Buruknya Pengawasan dan Tradisi Fee Proyek?

 

 

 

Jakarta-Persoalan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah, khususnya jalan saat ini menjadi sorotan pasca viralnya kondisi jalanan rusak di Lampung di media sosial hingga menjadi perhatian pemerintah pusat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, jika kerusakan infrastruktur tak hanya terjadi di Provinsi Lampung. Hal yang sama terjadi disejumlah wilayah di Indonesia.

“Soal infrastruktur jalan rusak sebetulnya bukan hanya di Lampung. Hal yang sama juga terjadi, di daerah-daerah lain. Banyak infrastruktur yang dibangun dengan kualitas yang memprihatinkan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Jakarta, Kamis 18 Mei 2023.

Menurut Alexander Marwata, persoalan pembangunan infrastruktur menjadi krusial karena pengawasan pengerjaan dan kualitas bahan serta menyangkut pertanggungjawaban anggaran.

“Anggaran pemerintah di pusat atau daerah banyak terserap dalam pembangunan infrastruktur. Tapi jika tidak dilakukan pengawasan dengan baik, maka hasilnya infrastruktur, apapun bentuknya itu juga kualitasnya tidak baik, selain juga cepat rusak,” jelasnya.

Hal itu juga diperburuk dengan permintaan fee dari berbagai yang tidak berkepentingan terhadap anggaran anggaran proyek.

“Sehingga anggaran yang seharusnya bisa terserap untuk infrastruktur 100 persen sering tidak utuh. Paling 60 sampai 70 persen yang masuk untuk infrastruktur, itu pun sudah bagus,” kata Alex.

Alex meyindir adanya kebocoran anggaran dilakukan oleh pihak pihak lain. Seperti adanya pungutan oleh pihak yang tak bertanggung jawab menjadi titik pangkalnya.

“Artinya, ada kebocoran besar di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Atau pembangunan infrastruktur itu, terdapat kebocoran anggaran yang sangat besar karena adanya pungutan dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya. (Suryadi)