Forum Warga Pulihkan Jakarta Kecam Keras Pembangunan Semena-Mena di Pulau Seribu

JabarBanten.id-Jakarta – Forum Warga Pulihkan Jakarta mengecam keras pembangunan semena-mena yang dilakukan pengelola Pulau Tengah dan Pulau Kudus di Kepulauan Seribu. Karena dalam prosesnya, pembangunan tersebut mengesampingkan prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC), yaitu hak dasar masyarakat untuk menentukan persetujuannya secara bebas.

 

Pola pembangunan yang menempatkan warga Jakarta sebagai objek harus dihentikan. Sebab, pola tersebut terus membuat warga pesisir Jakarta kehilangan kedaulatannya sebagai warga kota. Begitupun dengan masyarakat Pulau Pari yang seharusnya menjadi subjek pembangunan, bukan sebaliknya, yaitu objek pembangunan yang dapat diatur sesuai keinginan pengusaha dan penguasa. Mengingat, proyek tersebut akan memberi dampak langsung dan tidak langsung pada kehidupan masyarakat Pulau Pari itu sendiri.

 

Ahmad Maulana perwakilan Forum Warga Pulihkan Jakarta mengatakan pengembangan Pulau Tengah dan Kudus di gugusan Pulau Pari menjadi contoh kembali terulangnya tindakan serta kebijakan yang tidak berkeadilan dalam pembangunan. Pengembangan tersebut hanya berorientasi pada keuntungan korporasi dengan menindas kedaulatan masyarakat Pulau Pari secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum.

 

“Forum Warga Pulihkan Jakarta terdiri dari berbagai elemen mulai dari pegiat budaya Betawi, pegiat lingkungan, aktivis mahasiswa, akademisi akan terus berdiri bersama Warga Pulau Pari memperjuangkan keadilan dan kedaulatan masyarakat Pulau Pari yang selama ini diabaikan pemerintah dan dirampas korporasi,” Ucap Ahmad Maulana, perwakilan Forum Warga Pulihkan Jakarta.

 

Kang Isfan sebagai Wasekjen bidang ekonomi dan lingkungan,dan kebetulan saya hadir mewakili nahdiyin,saya berharap gubernur Jakarta kelak peka dan berpihak kepada rakyat kecil dan memberikan manfaat kepada rakyat banyak.

 

“Beberapa pulau di sekitar Pari dimiliki swasta dan perorangan nelayan yang akan melaut jika terjadi badai misalnya tidak bisa bersandar di pulau-pulau itu sekedar mencari perlindungan harusnya pemerintah hadir”tuturnya.

 

Kata Kang Isfan,belum kagi kemungkinan musnahnya hutan mangrove akibat pembangunan resort dan objek wisata lainya. Warga pulau Pari resah dan berharap dukungan policy maker terutama Gubernur yang nanti menjabat.

 

#Make Jakarta : Just Sustainable, and Accessible for All

#JakartaUntukSemua

#Pulihkan Jakarta

#SavePulauPari

 

Redaksi/JB