Jabarbanten.id-KABUPATEN TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang,Banten diminta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BP2A2N, untuk mengevaluasi sejumlah proyek tender menggunakan APBD/P Tahun 2024 yang tidak selesai tepat waktu hingga tanggal 6 Januari 2025.
Ahmad Suhud selaku Direktur Eksekutif LSM BP2A2N mengatakan kami meminta Pemkab Tangerang mengevaluasi kinerja sejumlah kepala organisasi perangkat daerah yang penyerapan anggarannya masih dibawah 90 persen. Hal itu dikarenakan, ada sejumlah proyek tender yang tidak selesai tepat waktu sesuai perjanjian kontrak penyedia dengan Dinas terkait melalui PPK, Selasa. (07/01/2025).
Ia mengatakan, para kepala organisasi perangkat darah (OPD) terkait, juga harus bisa menjelaskan mengapa proyek yang dilaksanakannya tidak selesai tepat waktu, agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran dari pajak mereka tepat sasaran atau tidak.
Selanjutnya, kami pun akan pertanyakan pula langkah apa yang dilakukan kepala OPD terhadap pelaksana proyek yang tidak selesai tersebut. Seperti, pada pelaksanaan proyek Pembangunan Ruang Kelas Cikuya 2 Solear dan Proyek Perkuatan Tebing Saluran Pembuangan Sungai Cikolear Hulu dan lainnya.
“Apakah ada kesalahan perencanaan dalam proyek-proyek tersebut, apakah ada kesalahan perencanaan anggarannya benar atau tidak. Selanjutnya, apakah perencanaan pengadaan tepat atau tidak, itu harus dijelaskan oleh kepala OPD. Kemudian akan dievaluasi pengawasan,” ucap dia.
Lanjutnya, meski tidak semua keterlambatan pengerjaan proyek bisa diselesaikan dengan cara addendum atau perpanjangan waktu pekerjaan.
“Bagi pelaksana proyek yang terlambat menyelesaikan kegiatan pembangunan, seharusnya bisa dikenakan sanksi denda. Hal ini, untuk bahan evaluasi Bupati Tangerang atas kinerja OPD nya.” Pungkasnya.
Red/JB
