Jabar-Banten.id-PANDEGLANG- Dengan adanya Pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dengan penyitaan HP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktivis Pandeglang dari Aliansi Rakyat Pro Demokrasi Pandeglang Indra angkat bicara, dia menilai kasus tersebut sangat bermuatan politik. Sehingga, bermunculan dukungan dari masyarakat agar KPK lebih independen dan obyektif.
“Jangan hanya tajam kepada yang tidak bersahabat dengan pemerintah. KPK harus menjadi lembaga yang independen dalam penegakan hukum,” kata Indra, Selasa (25/6/2024).
Soalnya, kata dia, tak salah jika ada yang berpandangan bahwa proses hukum tersebut dilakukan lantaran sikap Hasto yang seringkali kritis terhadap pemerintah.
Menurut Indra, dirinya tidak bisa menilai proses di Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto Kristiyanto adalah demi kepentingan penegakan hukum.
“Rakyat melihat proses hukum yang sekarang ini berlangsung di kepolisian dan KPK terkait dengan Sekjen PDIP tidak murni penegakan hukum. Tapi ada faktor lain yang mempengaruhinya karena 9 bulan terakhir Mas Hasto sangat kritis terhadap penguasa,” tuturnya.
Kata dia, Hasto diperiksa di KPK terhadap kasus suap Harun Masiku yang perkaranya sudah memperoleh keputusan bersifat inkrah. Dari situ, katanya, sangat sulit bagi siapa pun untuk tak menganggap proses di KPK bermuatan politis .
“Kami dalam rangka mendukung KPK agar dalam penegakan hukum di Indonesia tidak boleh ugal-ugalan tanpa adanya prosedur yang benar,” ucapnya.
Kata dia, salah satu pelanggaran yang terjadi adalah saat KPK memeriksa Hasto di kasus buron Harun Masiku pada Senin (10/6). Disebutkan saat itu Kusnadi, staf Hasto, yang dipanggil oleh penyidik, tidak ada kaitannya dengan kasus Harun. Tapi karena membawa HP malah HPnya disita.
“Jadi di sini kami tegaskan bahwa kami tidak ada kebencian kepada penyidik, atau terlapor ya, kami justru menginginkan KPK lebih baik ,” katanya.
Redaksi (Iman)
